BATU BARA | Trisakti news : Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, pada Senin (6/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., selaku pembina apel. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Batu Bara.
Dalam amanatnya, Wabup Syafrizal menegaskan bahwa Pemkab Batu Bara berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sebagai langkah konkret di tingkat daerah, komitmen tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Batu Bara Nomor 400.9.14/5435/2025 tentang Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
Langkah ini menjadi pedoman penting bagi kita dalam melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan di daerah," ujar Syafrizal.
Validitas Data dan Pemberdayaan Perempuan
Untuk memastikan program berjalan efektif, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini wajib menjadi basis utama dalam penentuan sasaran program penanganan kemiskinan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Selain fokus pada kemiskinan, Syafrizal menjelaskan bahwa Pemkab Batu Bara terus menggenjot strategi pemberdayaan perempuan untuk mendorong produktivitas masyarakat.
Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pemerintah telah menjalankan program penguatan ekonomi keluarga lewat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pembinaan keterampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
Soroti Perlindungan Anak dan Kasus Kekerasan
Terkait aspek perlindungan anak, Kabupaten Batu Bara mencatatkan capaian positif dengan mempertahankan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama selama tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2025. Upaya ini diperkuat secara hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta optimalisasi peran UPTD PPA.
Kendati demikian, Syafrizal tidak menampik adanya tantangan berupa peningkatan grafik kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam tiga tahun terakhir.
Namun, ia menilai fenomena tersebut juga mengindikasikan meningkatnya keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melapor, buah dari masifnya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah.
Dorong Sinergi Lintas Sektoral
Di akhir amanatnya, Wabup Syafrizal mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, kaum fakir miskin, dan penyandang disabilitas.
Ia mencontohkan, untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, Dinas Sosial PPPA diwajibkan berkoordinasi aktif dengan pemerintah desa, kecamatan, Bhabinkamtibmas, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dengan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kita optimistis mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia, pungkasnya di hadapan para peserta apel.
(Erda).
