DELI SERDANG | Trisakti news : Sebuah spanduk kuning yang terbentang di depan Kantor Pemadam Kebakaran Deli Tua menjadi simbol kekecewaan warga yang terdampak penggusuran. Bagi mereka, spanduk tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan cerminan kesedihan, keputusasaan, dan harapan yang seakan runtuh setelah rumah serta tempat usaha mereka dibongkar, Jumat (26/6/2026).
Menurut warga, penggusuran yang dilakukan dalam rangka penataan kawasan telah menghilangkan tempat tinggal sekaligus sumber mata pencaharian yang selama ini menjadi penopang kehidupan keluarga mereka. Mereka mengaku kini harus menghadapi ketidakpastian tanpa adanya solusi relokasi yang dinilai layak.
«"Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak dimatikan secara perlahan. Kami dipaksa pergi begitu saja tanpa ada solusi relokasi yang manusiawi. Di mana kami harus membawa anak-anak kami tidur malam ini?" ujar salah seorang warga terdampak.»
Kekecewaan warga juga tertuang dalam tulisan pada spanduk yang berisi kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mereka menilai kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dibandingkan masyarakat kecil yang telah lama menggantungkan hidup di lokasi tersebut.
Situasi di lapangan sempat memanas hingga terjadi insiden pembakaran satu unit armada pemadam kebakaran. Peristiwa tersebut disebut warga sebagai puncak dari akumulasi kekecewaan setelah berbagai aspirasi mereka merasa tidak mendapat respons yang memadai. Meski demikian, penyebab pasti insiden tersebut masih menjadi ranah penyelidikan aparat berwenang.
Melalui pernyataan ini, warga terdampak berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi yang adil. Mereka meminta agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun mata pencaharian diberikan kepastian relokasi serta perlindungan terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.
Bagi warga Deli Tua, tuntutan mereka sederhana: memperoleh kesempatan untuk tetap bertahan hidup, memiliki tempat yang layak untuk mencari nafkah, serta memastikan masa depan anak-anak mereka tidak ikut menjadi korban dari kebijakan yang dijalankan.
(red).
