Masyarakat menilai pihak kelurahan belum menunjukkan respons nyata terhadap berbagai keluhan yang berulang kali disampaikan warga terkait kondisi infrastruktur di lingkungan mereka.
Menurut warga, kerusakan yang terjadi tidak hanya berupa jalan lingkungan yang hancur, tetapi juga drainase yang tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan genangan air setiap kali hujan turun.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari serta mengancam kenyamanan dan kesehatan warga sekitar.
"Sudah bertahun-tahun kondisi lingkungan kami rusak. Drainase tidak berjalan, jalan semakin hancur, tapi tidak ada perhatian yang jelas dari Kepling, Lurah maupun Camat. Kami sudah capek melapor, tetapi sampai sekarang belum ada perubahan yang kami rasakan," ujar salah seorang warga kepada wartawan.
Warga juga menyoroti aktivitas pembangunan properti di sekitar kawasan tersebut yang diduga turut memperparah kondisi lingkungan. Mereka mengaku adanya pembuangan material dan limbah pembangunan yang menyebabkan saluran drainase tersumbat serta mempercepat kerusakan badan jalan.
Selain itu, warga mengeluhkan dampak lingkungan yang muncul, seperti meningkatnya genangan air, berkembangnya nyamuk, hingga sering ditemukannya ular yang masuk ke permukiman warga.
Mereka menilai kondisi tersebut terjadi akibat tidak tersedianya sistem drainase yang memadai dari pihak pengembang maupun kurangnya pengawasan dari instansi terkait.
"Kami sudah melapor ke kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Bahkan sudah beberapa kali menyurati pihak terkait, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan tegas terhadap pihak yang kami duga menjadi penyebab kerusakan lingkungan ini," kata warga lainnya.
Tak hanya persoalan lingkungan, warga juga mempertanyakan realisasi program pembangunan infrastruktur yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
Menurut keterangan warga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) pernah menyampaikan bahwa pembangunan jalan dan drainase di Gang Mulia akan dilaksanakan pada pertengahan Mei 2026. Namun hingga memasuki Juni 2026, pekerjaan tersebut belum juga terlihat dilaksanakan.
"Katanya pembangunan jalan dan parit akan dikerjakan pada pertengahan Mei. Namun sekarang sudah masuk Juni, belum ada tanda-tanda pekerjaan dilakukan. Kami mempertanyakan kepastian dan komitmen pemerintah terhadap janji tersebut," ungkap warga.
Warga juga mengaku memiliki dokumentasi dan informasi terkait laporan pekerjaan infrastruktur yang disebut telah selesai dikerjakan. Namun, menurut mereka, kondisi di lapangan tidak menunjukkan adanya perubahan sebagaimana yang dilaporkan.
"Di laporan disebut sudah dikerjakan, bahkan ada dokumentasi foto. Tapi kenyataannya di lokasi kami tidak ada perubahan sama sekali. Jalan tetap rusak dan drainase tetap bermasalah," ujar warga.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kota Medan segera turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi, mengevaluasi kinerja aparatur mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan hingga kecamatan, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Warga juga meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan lingkungan serta memberikan kepastian terkait pembangunan jalan dan drainase yang hingga kini belum terealisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang disampaikan warga.
(red).
