BATU BARA| TrisaktiNews: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara resmi menyampaikan laporan hasil Reses Tahap II Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Kamis (13/8/2026). Penyerahan laporan ini menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal aspirasi warga agar masuk dalam skala prioritas anggaran daerah.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, S.H., dengan didampingi Wakil Ketua Nurhaji dan Rodial. Turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Plt. Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP., jajaran anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.
Hasil penyerapan aspirasi yang terbagi dalam tujuh daerah pemilihan (dapil) ini dihimpun langsung melalui pertemuan konstituen, tokoh masyarakat, kepala desa, hingga pemuda di seluruh kecamatan se-Kabupaten Batu Bara.
Poin Utama Aspirasi Tujuh Dapil
Seluruh pokok pikiran masyarakat yang terhimpun diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan.
Dapil I (Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Datuk Lima Puluh): Dibacakan oleh M. Safi’i.
Dapil II (Talawi, Datuk Tanah Datar): Dibacakan oleh H. Rohadi, S.P., M.H.
Dapil III (Tanjung Tiram, Nibung Hangus): Dibacakan oleh Nafiar, S.Pd., M.Si.
Dapil IV (Sei Balai): Dibacakan oleh Makhdalena Sianipar, S.H.
Dapil V (Medang Deras): Dibacakan oleh Syaiful Bakhari.
Dapil VI (Sei Suka, Laut Tador): Dibacakan oleh Leonardo Hadi Wijaya Purba, S.ST.
Dapil VII (Air Putih): Dibacakan oleh Heri Suhandani, S.E.
Sejumlah isu mendesak mengemuka dalam laporan reses tersebut, salah satunya datang dari Dapil VII Kecamatan Air Putih. DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk segera melakukan pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Selain masalah sosial, isu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani juga menjadi sorotan. Pemkab Batu Bara didorong memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi para petani dari lonjakan harga di lapangan.
Pengawalan ke Tahapan Perencanaan Anggaran
DPRD Batu Bara menegaskan bahwa laporan reses ini disiapkan sebagai basis masukan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 serta Rancangan APBD 2027. Pengawalan ketat akan dilakukan agar aspirasi publik tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan terealisasi menjadi program kerja konkret pemkab.
Ketua DPRD Batu Bara Safi’i menyampaikan bahwa keberhasilan agenda reses diukur dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menindaklanjuti kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah
(Erda)
