Bogor | Trisakti news : Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran Pemerintah Provinsi Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Teguran tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan. Menurutnya, dibutuhkan kerja nyata serta kepemimpinan yang tegas antara pemerintah pusat dan daerah.
“Penyelesaian masalah sampah perlu kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden.
Dalam arahannya, Presiden secara khusus menyoroti kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang kini dianggap kotor.
“Dia bilang ke saya, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Saya terima itu sebagai koreksi. Ini harus kita atasi bersama,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor tercepat dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan dipenuhi sampah.
“Ini real. Bali Desember 2025. Bagaimana turis mau datang kalau melihat pantai penuh sampah?” katanya.
Presiden pun meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan, termasuk dengan melibatkan sekolah-sekolah serta masyarakat melalui kegiatan kerja bakti rutin.
Ia menegaskan, jika pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah. Presiden bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintahkan Dandim, Danrem, saya gerakkan TNI, Polri. Korve, korve, korve. Setiap hari. Ini demi rakyat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyerukan agar Indonesia menyatakan perang terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan publik dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan.
Pesan Presiden tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa masa depan pariwisata Indonesia hanya dapat terjaga apabila lingkungan dilindungi dan kepemimpinan hadir secara tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(red).
