MEDAN | Trisakti news : Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia di Ballroom Lantai 10 Gedung PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/4/2026).
Kunjungan kerja ini berfokus pada pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kehadiran pimpinan daerah Kabupaten Batu Bara ini merupakan langkah strategis dalam membangun koordinasi yang solid antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat. Optimalisasi peran BUMD dinilai krusial untuk menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh sejumlah pejabat eselon, di antaranya:
Asisten II Setdakab Batu Bara
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Dorong Inovasi dan Pengawasan Ketat
Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, beserta jajaran anggota legislatif lainnya. Turut hadir Penjabat Gubernur Sumatera Utara, para bupati/wali kota se-Sumatera Utara, serta jajaran direksi dan komisaris PT Bank Sumut.
Dalam arahannya, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh BUMD. Langkah ini diperlukan agar badan usaha milik daerah tidak hanya sekadar berjalan, melainkan mampu memberikan deviden dan kontribusi nyata yang optimal bagi pembangunan daerah.
Secara khusus, PT Bank Sumut sebagai bank daerah didorong untuk terus melahirkan inovasi layanan perbankan demi memperluas akses keuangan bagi masyarakat hingga ke pelosok.
Senada dengan hal tersebut, Wamendagri Bima Arya mengingatkan bahwa BUMD memiliki peran ganda: sebagai pencetak laba untuk daerah sekaligus sebagai lembaga pelayanan publik. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara kepala daerah selaku kuasa pemilik modal, manajemen BUMD, dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mendongkrak daya saing di era digital.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
(Erda).
