Rokan Hilir | Trisakti news : Pembangunan 150 unit MCK (mandi, cuci, kakus) untuk masyarakat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, menuai sorotan. Pasalnya, hingga memasuki April 2026, proyek yang telah berjalan sejak awal Januari tersebut belum juga rampung, bahkan sejumlah unit dilaporkan terbengkalai.
Program pembangunan MCK ini merupakan bagian dari kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) diminta membuka rekening bank, yang kemudian diisi dana sebesar Rp11 juta per unit.
Namun, di tengah proses pengerjaan, muncul dugaan penyimpangan. Sejumlah penerima manfaat mengaku didatangi oknum Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yang meminta agar dana dalam rekening dialihkan. Proses pengalihan tersebut disebut terjadi dalam pertemuan di desa.
Salah satu lokasi terdampak adalah Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, yang mendapatkan alokasi 9 unit MCK. Hingga kini, proyek tersebut belum selesai dan sebagian unit terbengkalai.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat penerima manfaat. Seorang warga, Bu Ningsih, mengaku kecewa dengan lambannya pengerjaan proyek tersebut.
“Maunya jangan uang proyek MCK itu ditilap, sikat sekalian taik di WC-nya,” ujar seorang warga dengan nada kesal, Kamis (2/4/2026).
Lurah Teluk Merbau, Lailatul Mardiah, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa program tersebut bermula dari informasi seorang konsultan yang menyebutkan wilayahnya mendapat bantuan sanitasi untuk 9 KPM.
“Setelah itu saya diminta menyampaikan kepada KPM agar membuka rekening di Bank Riau Kepri Cabang Kubu,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia juga mengaku sempat diminta memegang buku tabungan milik para KPM dengan alasan untuk menghindari penyalahgunaan. Namun, selanjutnya buku rekening tersebut diminta oleh seorang oknum yang disebut sebagai Z atas arahan konsultan.
“Setelah buku tabungan diserahkan, saya tidak lagi dilibatkan dalam progres pekerjaan. Kemudian muncul masalah karena beberapa unit MCK belum selesai,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perkim Rokan Hilir. Ia menyebutkan bahwa dinas terkait telah menurunkan tim ke lapangan untuk menindaklanjuti pekerjaan yang belum selesai.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Rokan Hilir, Aulia Putra ST, hingga kini belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi melalui pesan singkat.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan dana tersebut. Dengan total anggaran mencapai Rp11 juta per unit untuk 150 unit MCK, nilai proyek ini terbilang cukup besar.
Warga juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, mengingat estimasi biaya riil pembangunan satu unit MCK dinilai jauh lebih rendah.
“Kami minta APH mengusut tuntas, selamatkan uang negara, dan minta rekanan segera menyelesaikan pembangunan. Kami juga curiga kwitansi pembelian material fiktif,” ujar warga penuh harap.
(Yan).
