BATU BARA | Trisakti news : Pemerintah Kabupaten Batu Bara secara resmi menyampaikan jawaban bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2025. Agenda ini berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (31/3/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial, dan dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mewakili Bupati Batu Bara, Asisten I Setdakab, Renold Asmara, hadir untuk membacakan tanggapan eksekutif terhadap poin-poin krusial yang ditekankan oleh legislatif.
Fokus pada Kesehatan dan Kesejahteraan ASN
Menanggapi pandangan dari Fraksi Gerindra, Pemkab Batu Bara menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait program Universal Health Coverage (UHC), pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi berkala demi menjamin kualitas pelayanan kesehatan di lapangan.
Mengenai kesejahteraan ASN, khususnya tenaga kesehatan, kami akan melakukan kajian mendalam agar kebijakan yang diambil nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi serta kemampuan keuangan daerah," ujar Renold Asmara saat membacakan nota jawaban tersebut.
Transparansi Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada Fraksi Karya Pembangunan Nasional yang menyoroti capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang hampir menyentuh angka 100%. Terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), Pemkab mengklarifikasi bahwa alokasi tersebut telah dijalankan sesuai prosedur hukum, terutama dalam penanggulangan bencana alam.
Sementara itu, menjawab pertanyaan Fraksi KDRI mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Renold menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari efisiensi sisa kegiatan. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk membedah data tersebut secara lebih rinci dalam rapat komisi mendatang.
Status Jabatan OPD dan Kendala Pajak MBLB
Salah satu poin hangat yang dibahas adalah sorotan Fraksi PKS mengenai banyaknya jabatan Kepala OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Pemkab menginformasikan bahwa proses uji kompetensi dan lelang jabatan sebenarnya telah dilaksanakan.
Saat ini, pemerintah daerah tengah menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pelantikan pejabat definitif, jelas Renold.
Terkait kendala minimnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Pemkab mengakui adanya hambatan regulasi. Banyak objek pajak yang belum memiliki izin resmi sehingga belum dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Pemerintah daerah terus mendorong para pelaku usaha untuk segera mengurus perizinan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Komitmen Efisiensi dan Program Prioritas
Menutup jawaban terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Batu Bara menegaskan langkah strategis untuk memangkas belanja yang bersifat seremonial. Alokasi anggaran ke depan diprioritaskan pada sektor fundamental.
Anggaran akan difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan berbasis data akurat. Penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja OPD adalah kunci agar program berjalan transparan bagi rakyat Batu Bara, pungkasnya.
Rapat Paripurna tersebut diakhiri dengan penyerahan berkas jawaban bupati secara simbolis kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan legislatif selanjutnya.
(Erda).
