DELI SERDANG |Trisakti news : Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Deli Serdang Bersih melayangkan protes keras terhadap pernyataan Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, yang mengaitkan keterlambatan perbaikan infrastruktur dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Minggu (22/6/2026).
Dalam pernyataannya, aliansi menilai narasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyudutkan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lambannya pembangunan infrastruktur di daerah. Mereka menegaskan bahwa persoalan yang lebih mendesak untuk ditelusuri adalah dugaan kebocoran pendapatan daerah serta pengelolaan anggaran yang dinilai belum optimal.
Juru bicara aliansi menyebut bahwa masyarakat selama ini telah berupaya memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Desak Audit Pajak Industri dan Pengembang Besar
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah dilakukannya audit investigatif terhadap sektor industri, pabrik, dan perusahaan pengembang properti berskala besar di Kabupaten Deli Serdang.
Aliansi menduga adanya potensi praktik manipulasi kewajiban pajak daerah yang melibatkan sejumlah korporasi dan oknum tertentu. Mereka meminta aparat penegak hukum serta lembaga pengawas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan seluruh wajib pajak, baik masyarakat maupun perusahaan besar, memenuhi kewajibannya secara adil.
"Kami meminta pemerintah dan aparat terkait tidak hanya menyoroti masyarakat kecil, tetapi juga menelusuri potensi kebocoran pajak yang melibatkan korporasi besar," ujar perwakilan aliansi.
Soroti Belanja Operasi dan Dugaan Benturan Kepentingan
Aliansi juga menyoroti struktur APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2026 yang disebut lebih banyak terserap untuk belanja operasi dibandingkan pembangunan fisik.
Mereka mempertanyakan alokasi anggaran untuk sejumlah kegiatan kedinasan, termasuk program Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN dan dana APKASI. Menurut mereka, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran tersebut guna memastikan tidak terjadi benturan kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Di sisi lain, aliansi menilai porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan agar kondisi jalan dan fasilitas publik yang dikeluhkan masyarakat dapat segera diperbaiki.
Minta Penuntasan Kasus Lama
Selain persoalan pajak dan anggaran, aliansi turut mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan sejumlah kasus yang disebut belum memperoleh kepastian hukum, termasuk persoalan utang proyek dan dugaan penyimpangan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Mereka meminta lembaga penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap seluruh pihak yang terkait, tanpa pandang bulu.
Siap Kawal Hingga Tuntas
Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Deli Serdang Bersih menegaskan akan terus mengawal isu tersebut dan membuka ruang dialog dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan klarifikasi yang terbuka kepada masyarakat serta mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, meningkatkan transparansi penggunaan APBD, dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Rakyat membutuhkan jalan yang baik, pelayanan yang maksimal, dan pengelolaan anggaran yang transparan. Karena itu kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan langkah nyata dari pemerintah daerah," tegas perwakilan aliansi.
(red).
