Jembrana, Bali | TrisaktiNews: Kongres XI Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang berlangsung pada 4–6 Juni 2026 di Istana Jimbawarna, Bali, menjadi momentum penting bagi kader-kader Marhaenis seluruh Indonesia untuk memperkuat kembali perjuangan ideologis berlandaskan ajaran Bung Karno. Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut mengambil peran strategis dalam forum nasional tersebut.
Sebanyak 17 kader GPM DIY berangkat dari Bale Marhaen Yogyakarta menuju Bali melalui jalur darat sebagai simbol militansi, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang menjadi ruh perjuangan kaum Marhaenis. Pimpinan Delegasi DIY, Antonius Fokki Ardiyanto, menegaskan bahwa kongres bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang konsolidasi ideologi untuk menghadapi berbagai tantangan kebangsaan saat ini.
Kongres XI GPM memiliki nilai historis karena diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 125 tahun kelahiran Soekarno. Forum ini mengangkat kembali nilai-nilai Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan rakyat kecil untuk melawan ketimpangan sosial, ekonomi, dan berbagai bentuk penindasan.
Dalam proses kongres yang berlangsung demokratis dan penuh semangat persaudaraan, terpilih kepengurusan nasional baru dengan Ketua Umum Arya Weda Karna dan Sekretaris Jenderal Putra Naibaho. Delegasi DIY juga mendapat kepercayaan besar melalui terpilihnya Antonius Fokki Ardiyanto sebagai Ketua Komisi Organisasi yang membahas penyempurnaan AD/ART, mekanisme pemilihan Ketua Umum, serta penguatan struktur organisasi nasional.
Dasar Hukum dan Landasan Organisasi
Gerakan Pemuda Marhaenis menjalankan aktivitas organisasi berdasarkan:
1. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang.
4. AD/ART Gerakan Pemuda Marhaenis, yang menegaskan tujuan organisasi untuk membangun kader-kader muda nasionalis, berjiwa gotong royong, berkepribadian Indonesia, serta berpihak kepada kaum Marhaen.
5. Ajaran Trisakti Bung Karno, Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam ekonomi, Berkepribadian dalam kebudayaan.
GPM Harus Hadir dan Tidak Abu-Abu
Dalam berbagai pembahasan strategis kongres, muncul sejumlah agenda prioritas yang menjadi harapan kader di seluruh Indonesia, antara lain:
• Menghadirkan kembali marwah ajaran Bung Karno untuk rakyat Indonesia.
• Menjadikan GPM sebagai organisasi yang tegas dan tidak abu-abu dalam perjuangan ideologi maupun keberpihakan kepada rakyat.
• Memperkuat struktur organisasi dari tingkat pusat hingga kecamatan.
• Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi kepada kader.
• Mengembangkan kaderisasi yang produktif dan berkelanjutan.
• Menggerakkan sektor ekonomi strategis untuk memperkuat kemandirian organisasi.
• Melakukan revolusi karakter kader dalam berorganisasi.
• Memperteguh nilai kebhinekaan dan Pancasila di tengah perkembangan zaman.
"Kepengurusan yang baru harus mampu menjadikan GPM sebagai organisasi kader yang berpihak kepada kaum Marhaen, memperjuangkan keadilan sosial, serta menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa," tegas Antonius Fokki Ardiyanto.
Kongres XI GPM Bali 2026 menjadi penanda bahwa semangat Marhaenisme masih hidup dan relevan. Dari Bali, kader-kader muda Marhaenis berkomitmen melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana dicita-citakan Bung Karno. (Ginting)
