Batu bara | Trisakti news : Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) mengumumkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat. Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait polemik Peraturan Bupati (Perbup) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pojok Baca Digital Desa.
AMPERA menilai kebijakan BKK tersebut sarat akan kejanggalan sejak tahap perencanaan. Mereka menyoroti adanya dugaan "penguncian" jenis kegiatan yang seragam di seluruh desa, serta pelaksanaannya yang didominasi oleh satu perusahaan penyedia jasa tunggal.
Menolak Desa Jadi "Tumbal" Kebijakan
Koordinator AMPERA menyatakan bahwa pola pelaksanaan proyek ini sangat berisiko bagi pemerintah desa. Menurutnya, desa berada dalam posisi rentan secara hukum akibat kebijakan yang diatur sepenuhnya dari tingkat kabupaten.
Kegiatan Pojok Baca Digital mungkin sudah selesai secara fisik, namun tanggung jawab kebijakannya belum tuntas. Kami turun ke jalan untuk memastikan desa tidak dijadikan korban atau 'tumbal' dari kebijakan kabupaten," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/01).
AMPERA mendesak Kajari Batu Bara untuk tidak hanya memeriksa pemerintah desa sebagai pelaksana teknis, tetapi melakukan pendalaman hukum secara menyeluruh ke arah hulu, yakni proses perumusan kebijakan Perbup tersebut.
Tuntut Pertanggungjawaban Hulu
Lebih lanjut, AMPERA menilai penegakan hukum yang hanya menyasar tingkat desa adalah bentuk ketidakadilan struktural. Pasalnya, desa tidak memiliki kewenangan dalam menentukan desain kegiatan maupun memilih penyedia barang/jasa.
Jangan sampai skenario lama terulang: kebijakan dibuat di atas, tapi saat ada masalah hukum, kesalahan dilempar ke bawah. Kejaksaan harus berani menarik garis pertanggungjawaban hingga ke pembuat kebijakan, lanjut Koordinator AMPERA.
Desak Jaminan Tertulis dari Bupati
Selain tuntutan hukum, AMPERA juga mendesak Bupati Batu Bara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum secara tertulis bagi pemerintah desa yang telah melaksanakan BKK Pojok Baca Digital.
Jika Perbup ini memang sesuai aturan, Bupati harus berani pasang badan dan memberikan jaminan tertulis. Jangan biarkan perangkat desa menghadapi risiko hukum sendirian di kemudian hari, ungkapnya.
AMPERA memastikan bahwa aksi massa yang akan digelar bersifat damai dan konstitusional. Mereka menegaskan tekanan publik ini akan terus berlanjut hingga ada komitmen nyata dari penegak hukum untuk tidak melakukan tebang pilih dalam mengusut kasus ini.
(Erizal).
